PANDEGLANG, KONTRAS – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai Bupati Pandeglang, Irna Narulita telah menjadikan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai komoditas politik untuk keluarganya di tahun 2024 mendatang dan mengorbankan APBD untuk pembelian sepedah listrik.
Wakabid Organisasi DPC GMNI Pandeglang, Maulana Yusuf Amrullah angkat bicara usai disetujuinya pengadaan sepedah listrik senilai Rp 38 Miliar untuk ketua RT dan RW pada Rapat Paripurna tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2023 digelar di Gedung DPRD Pandeglang.
Terkait keputusan hasil sidang paripurna tersebut, Yusuf menilai pembelian sepeda listrik untuk RT dan RW oleh bupati tersebut sangatlah ugal-ugalan dan tidak memiliki sens of crisis.
“Pengadaan sepedah listrik terlalu di paksakan, jangan sampai kemudian Bupati Pandeglang Irna Narulita menjadikan RT dan RW sebagai objek eksploitasi politik untuk kepentingan politiknya,” kata Yusuf kepada kontrasinews.com, Jumat (12 Agustus 2022).
Masih kata Yusuf, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya betul-betul menjawab kegelisahan masyarakat, bukan hanya sekedar penghamburan anggaran. Karena jika melihat kondisi Pandeglang, masyarakat lebih membutuhkan pembangunan insfratruktur jalan ketimbang memprioritaskan anggaran sebesar Rp 38 Miliar untuk pembelian sepedah listrik.
“Kita semua tahu bahwa Bupati Pandeglang selalu berbicara anggaran minim, PAD kecil, dan sebagainyalah. Tetapi kebijakan yang diambil oleh bupati tersebut malah bertentangan dengan apa yang ia ucapkan,” tegasnya.
Seharusnya DPRD Pandeglang pun mengkaji kembali usulan pengadaan listrik, karena sejatinya DPRD sebagai refresentasi dari masyarakat. Selain itu, di Pandeglang juga masih banyak persoalan sosial, infrastruktur jalan yang masih harus dibenahi serta masih seringnya terjadi orang sakit ditandu dan berbagai macem persoalan clasis.
“Sangat disayangkan dengan beberapa sikap Fraksi PDIP, Demokrat, PKS, PAN-PBB, Nasdem-Perindo, seharusnya mereka Mampu menganalisa terlebih dahulu perihal anggran pengadaan sepeda tersebut. Jika memang tujuannya ingin mensejahterakan RT dab RW alangkah lebih baik diperhatikan disisi tunjangannya sekalian, itu baru kongkrit,” tandasnya. (Zis/Red)
