PANDEGLANG, KONTRAS – Anggota Komisi IV DPRD Pandeglang, Maman Hermawan mengecam keras kasus dugaan pungutan liar di Desa Cimoyan, Kecamatan Patia.
Menurutnya kasus tersebut tidak semestinya terjadi lantaran bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tidak ada pemotongan dengan alasan apapun.
“Intinya saya scara pribadi mengecam keras terhadap oknum yang melakukan pemotongan bantuan PKH karena itu tidak di benarkan dalam bentuk alasan apapun karena bantuan tersebut mutlak milik KPM,” Kata Maman Kepada Kontrasinews.com melalui pesan singkat WhatsApp. Rabu (25 Desember 2024)
Ia pun meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pembinaan kepada para pendampingan PKH, hal ini agar tidak ada lagi kejadian pemotongan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
“Dinsos salam hal ini mitra kerja komisi 4 di harapkan agar senantiasa memberikan himbauan kepada para pendamping agar tindakan seperti itu tidak selalu terulang ulang dalam hal ini ( pemotongan bantuan PKH – Red),” pintanya
Sementara itu, Pendamping PKH Desa Cimoyan, Saeful mengaku bahwa pihaknya tidak mengetahui terkait adanya pungli. Hal tersebut pun diketahui usai ramainya pemberitaan.
“Saya engga tau adanya pemotongan, hari ini saya akan terjun langsung kelapangan terkait isu ini. Soalnya saya jujur kaget menderanya,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Budi Hendrayani ungkap adanya pungutan liar (Pungli) Bantuan sosial kepada para KPM PKH.
Ia mengaku bahwa di desanya terdapat adanya pungli kepada para KPM mulai dari Rp 30 ribu hingga sampai Rp 100 ribu perorang. Bahkan budi pun memiliki bukti berupa rekaman terkait kasus pungli tersebut. (Zis/Red)