PANDEGLANG, KONTRAS – Sejumlah Fraksi yang menolak rencana Bupati Pandeglang, Irna Narulita yang akan melakukan pengadaan ribuan unit sepeda listrik senilai Rp 38 miliar yang diperuntukan bagi para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) kemungkinan besar akan masuk pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023 mendatang.
Pasalnya, pada Rapat paripurna tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2023 digelar di Gedung DPRD Pandeglang, Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan Fraksi PPP yang menolak kalah telak dengan fraksi yang menyetujui untuk pengadaan sepedah listrik tersebut diantaranya, Demokrat, PKS, PDIP, Nasdem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB.
“Berdasarkan kolektif kolegial itu disetujui, karena secara voting fraksi yang menolak kalah dengan fraksi yang mendukung pengadaan sepedah motor ketimbang penambahan insentif,” kata Anggota Fraksi Gerindra, Tb Udi Juhdi usai menggelar paripurna, Rabu (10 Agustus 2022).
Udi Juhdi sebenarnya lebih mendorong insentif ketimbang pengadaan sepedah listrik untuk RT dan RW. Pasalnya, masih ada yang lebih penting ketimbang sepedah listrik yakni program pembangunan insfratruktur jalan yang masih banyak.
“Sisi anggaran, kita lebih mendorong program Jakamantul. Itu sangat bermanfaat sekali, karena terasakan oleh semua elemen masyarakat,” tuturnya.
Hal senada pun dikatakam Ketua Fraksi PKB, Ade Muamar. Ia mengaku bahwa saat ini Kabupaten Pandeglang lebih penting membangun infratruktur jalan ketimbang Sepedah Listrik. Pasalnya, saat ini masih banyak dipelosok masih minim pembangunan infratruktur.
“Lebih baik fokus infrateuktur dan insentif RT dan RW nya ketimbang pengadaan sepedah listrik,” tegasnya. (Zis/Red)