News

207 Desa Habis Masa Jabatan, Inspektorat Pandeglang : Hasil Pemeriksaan 40 persennya bermasalah

PANDEGLANG, KONTRAS – Sebanyak 207 kepala desa se Kabupaten Pandeglang akan habis masa jabatannya pada 27 Juli 2021 mendatang. Namun, meskipun masa jabatannya habis ternyata masih ada puluhan desa yang belum menyelesaikan pembangunan dari Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).

 

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang Iskandar mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan 40 persen dari 207 desa yang masih bermasalah. Semua itu dinyatakan Iskandar atas dasar hasil pemeriksaan dinas yang di pimpinnya.

 

“Yang jadi temuannya itu variatif iya sih iya kang. Dari 207 desa itu hanya 40 persennya yang bermasalah,” kata Iskandar saat dihubungi melalui telpon seluler, Rabu (21 Juli 2021).

 

Iskandar pun mengklaim bahwa desa yang bermasalah sudah ditindaklanjuti melalui surat agar menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda selama menjabat. Namun meskipun begitu, masih saja ada kepala desa yang belum merealisasikannya.

 

“Ada belum dan ada yang sudah melakukan tidak lanjut hasil pemeriksaan. Meskipun belum semuanya,” tegasnya.

 

Saat masa jabatan kepala desa habis akan tetapi masih memiliki hutang pembangunan yang belum direalisasikan Itu akan diproses secara hukum. Adapun bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan selama menjabat akan ditanggung secara pribadi bukan atas nama kepala desa lagi.

 

“Yang belum menindaklanjuti hasil temuan. Jadi gini, yang namanya temuan itu sudah melekat secara pribadi, meskipun tidak jadi kepala desa lagi itu akan terbawa karena sifat pertanggungjawaban pribadi,” tutunya.

 

Diberitakan sebelumnya, masa jabatan kepala desa di 207 desa se Kabupaten Pandeglang yang akan berakhir pada 27 Juli 2021 mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) menegaskan bahwa aset desa tidak boleh dimiliki oleh mantan desa. (Zis/Red)

admin

Recent Posts

Sentil Fungsi Budgeting DPRD Serang, PP-HAMAS: Jangan Gunakan Aturan untuk “Lempar Batu Sembunyi Tangan”

SERANG, KONTRAS – Kritik tajam dilayangkan PP-HAMAS terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Serang terkait fungsi budgeting(penganggaran)…

6 hari ago

Struktur Tunjangan DPRD Kabupaten Serang di APBD 2026 Disorot Akademisi Untirta : Tunjangan Per bulan Rp50 Juta Itu Moral Hazard!

SERANG,KONTRASINEWS – Besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Serang yang menyentuh angka Rp50 juta per bulan…

7 hari ago

Mobil dan Rumah Mewah Disubsidi Negara, Segini Total Tunjangan DPRD Kabupaten Serang per Bulan

SERANG,KONTRAS - Struktur penghasilan dan belanja DPRD Kabupaten Serang memperlihatkan pola yang timpang: gaji pokok…

1 minggu ago

SPI: Pembangunan Infrastruktur Jadi Pendorong Utama Kepuasan Publik di Provinsi Banten

SERANG, KONTRASINEWS — Survei Politik Indonesia (SPI) merilis hasil Survei Kepuasan Publik terhadap Kinerja Gubernur…

1 bulan ago

Satu Tahun Pimpin Banten, Andra Soni Dinilai Letakkan Fondasi Pembangunan Kuat

KONTRAS, SERANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, menilai satu tahun kepemimpinan…

2 bulan ago

Lawan Status Tersangka, Kuasa Hukum Driver Ojek Pandeglang: Kepala Daerah yang Harusnya Bertanggung Jawab

KONTRAS, PANDEGLANG – Kasus kecelakaan maut akibat jalan berlubang di Jalan Raya Pandeglang-Labuan, tepatnya di…

2 bulan ago