Berita Utama

Pemasangan APK Lambat 1 Bulan, Akademisi : Dana Hibah Rp 48 Miliar Tapi Manajerial KPU Pandeglang Lemah

PANDEGLANG, KONTRAS – Menyikapi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang lambat satu bulan pasca ditetapkannya jadwal kampanye, Akademisi menilai kinerja KPU Pandeglang terkesan asal dengan anggaran yang besar senilai Rp 48 Miliar.

Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) M Asep Rahmatullah menilai bahwa KPU Pandeglang sudah merugikan pihak masyarakat dan para calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang lantaran kinerjanya terkesan asal. Padahal anggaran dana hibah KPU begitu besar mencapai Rp 48,1 Miliar.

“Anggaran KPU Pandeglang ini besar, harusnya betul-betul serius tidak asal-asalan. Dengan adanya keterlambatan ini KPU sudah lemah dalam perencanaan atau manajerialnya sangat tidak terstruktur,” kata Asep kepada kontrasinews.com, Kamis (24 Oktober 2024).

Dengan adanya keterlambatan pemasangan APK dengan jangka waktu panjang, Asep pun meminta KPU Pandeglang untuk menjadi bahan catatan buruk KPU RI.

“Ini harus menjadi bahan catatan, karena kinerjanya secara internal kurang baik,” tegasnya

sementara itu, Ketua KPU Pandeglang, Nunung Nurazizah mengaku adanya keterlambatan disebabkan desain yang diserahkan Liaison Officer (LO) para tim pemenangan calon mengalami keterlambatan. Sehingga dilakukan perbaikan beberapa kali.

“Kami mengalami kendala dengan desain yang diajukan LO paslon yang banyak perbaikan dari kualitas gambar dan ukuran. Sehingga berkali-kali perbaikan dan menyita waktu,” tegas Ketua KPU Pandeglang.

Namun saat ditanya proses percetakan memakan waktu lama atau engga, Ketua KPU Pandeglang, Nunung Nurazizah mengaku dirinya tidak mengetahui secara detailnya.

“Secara rinci saya tidak tahu pasti, tapi jumlah APK pandeglang cukup banyak jadi proses penyelesaian yaitu pengeringan dan pemasangan lubang cukup lama,” kilahnya. (Zis/Red)

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

Sentil Fungsi Budgeting DPRD Serang, PP-HAMAS: Jangan Gunakan Aturan untuk “Lempar Batu Sembunyi Tangan”

SERANG, KONTRAS – Kritik tajam dilayangkan PP-HAMAS terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Serang terkait fungsi budgeting(penganggaran)…

2 minggu ago

Struktur Tunjangan DPRD Kabupaten Serang di APBD 2026 Disorot Akademisi Untirta : Tunjangan Per bulan Rp50 Juta Itu Moral Hazard!

SERANG,KONTRASINEWS – Besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Serang yang menyentuh angka Rp50 juta per bulan…

2 minggu ago

Mobil dan Rumah Mewah Disubsidi Negara, Segini Total Tunjangan DPRD Kabupaten Serang per Bulan

SERANG,KONTRAS - Struktur penghasilan dan belanja DPRD Kabupaten Serang memperlihatkan pola yang timpang: gaji pokok…

2 minggu ago

SPI: Pembangunan Infrastruktur Jadi Pendorong Utama Kepuasan Publik di Provinsi Banten

SERANG, KONTRASINEWS — Survei Politik Indonesia (SPI) merilis hasil Survei Kepuasan Publik terhadap Kinerja Gubernur…

1 bulan ago

Satu Tahun Pimpin Banten, Andra Soni Dinilai Letakkan Fondasi Pembangunan Kuat

KONTRAS, SERANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, menilai satu tahun kepemimpinan…

2 bulan ago

Lawan Status Tersangka, Kuasa Hukum Driver Ojek Pandeglang: Kepala Daerah yang Harusnya Bertanggung Jawab

KONTRAS, PANDEGLANG – Kasus kecelakaan maut akibat jalan berlubang di Jalan Raya Pandeglang-Labuan, tepatnya di…

2 bulan ago