Berita Utama

Kejari Pandeglang Dalami Kasus Dugaan Pungli Guru Di Kecamatam Bojong

PANDEGLANG, KONTRAS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang memastikan akan segera mendalami kasus dugaan pungutan liar (Pungli) oleh oknum UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga (Dindikpora) Kecamatan Bojong sebesar Rp 50 ribu perorang.
Kasi Intel Kejari Pandeglang, Wildan Hapit mengatakan pihaknya akan mendalami terlebih dahulu kasus dugaan pungli yanh terjadi di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. “kita akan mendalami informasi tersebut,” kata Kasi Intel Kejari Pandeglang, Wildan Hapit kepada kontrasimews.com belum lama ini, Jumat (31 Mei 2024).

Masih kata Kasi Intel Kejari Pandeglang Wildan, bahwa jika peristiwa dugaan pungli ini terjadi maka pihaknya akan mengambil langkah penindakan sesuai aturan yang berlaku.
“Jika pungutan yang tidak sesuai aturan ini benar dilakukan, maka Kejaksaan Negeri Pandeglang akan mengambil langkah-langkah penindakan,” tegasnya.

Wildan pun menghimbau kepada semua pihak jika dirinya merasa dirugikan dengan jenis pungli untuk melakukan laporan langsung ke Kejari Pandeglang.
“Kami menghimbau agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan jenis pungutan liar seperti itu dapat melaporkan ke Kejaksaan Negeri Pandeglang,” tutupnya.

Dineritakam sebelumnya, Punglitersebut dilakukan saat pengambilan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan pada saat pencairan sertifikasi pada bulan April 2024 Kemarin.

Salah satu guru di Kecamatan Bojong yang enggan disebutkan namanya mengaku bahwa dirinya beserta guru lainnya saat mendapatkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) dan pencairan sertifikasi dipotong langsung oleh pihak kepala sekolah.

“Jadi kan kami mendapatkan uang THR dan sertifikasi bulan kemarin. Nah sebelum kami terima itu sudah dipotong langsung oleh pihak kepala sekolah dan disetorkan langsung ke pihak korwil Dindikpora Kecamatam Bojong,” jelasnya. (Zis/Red)

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

Sentil Fungsi Budgeting DPRD Serang, PP-HAMAS: Jangan Gunakan Aturan untuk “Lempar Batu Sembunyi Tangan”

SERANG, KONTRAS – Kritik tajam dilayangkan PP-HAMAS terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Serang terkait fungsi budgeting(penganggaran)…

6 hari ago

Struktur Tunjangan DPRD Kabupaten Serang di APBD 2026 Disorot Akademisi Untirta : Tunjangan Per bulan Rp50 Juta Itu Moral Hazard!

SERANG,KONTRASINEWS – Besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Serang yang menyentuh angka Rp50 juta per bulan…

7 hari ago

Mobil dan Rumah Mewah Disubsidi Negara, Segini Total Tunjangan DPRD Kabupaten Serang per Bulan

SERANG,KONTRAS - Struktur penghasilan dan belanja DPRD Kabupaten Serang memperlihatkan pola yang timpang: gaji pokok…

1 minggu ago

SPI: Pembangunan Infrastruktur Jadi Pendorong Utama Kepuasan Publik di Provinsi Banten

SERANG, KONTRASINEWS — Survei Politik Indonesia (SPI) merilis hasil Survei Kepuasan Publik terhadap Kinerja Gubernur…

1 bulan ago

Satu Tahun Pimpin Banten, Andra Soni Dinilai Letakkan Fondasi Pembangunan Kuat

KONTRAS, SERANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, menilai satu tahun kepemimpinan…

2 bulan ago

Lawan Status Tersangka, Kuasa Hukum Driver Ojek Pandeglang: Kepala Daerah yang Harusnya Bertanggung Jawab

KONTRAS, PANDEGLANG – Kasus kecelakaan maut akibat jalan berlubang di Jalan Raya Pandeglang-Labuan, tepatnya di…

2 bulan ago