Berita Utama

Dishub Pandeglang Minta PAD Trayek Dihapuskan, Ini Alasannya

PANDEGLANG, KONTRAS – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang minta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Trayek Angkutan Kota (Angkot) dihapuskan. Hal tersebut karena ada beberapa faktor, seperti sepinya penumpang dan persyaratan yang terlalu memberatkan para supir Angkot yang ada di Pandeglang.

Demikian yang dikatakan Kepala Bidang Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, Berlyan Henny. Ia mengaku bahwa Angkot yang beroperasi diwilayah Pandeglang kesulitan memiliki trayek karena terbentur dengan persyaratan.

“Harus bayar pajak kendaraan dulu, lalu membuat NPWP serta membuat email untuk daftar melalui SOS. Dikita mana ada angkot bayar pajak di tambah para supir di Pandeglang ini jarang supir yang memiliki HP android,” kaya Berlyn saat memeriksa trayek Angkutan Umum Bus Antar Provinsi di Terminal Kadubanen, Selasa (28 September 2022).

Dari 800 angkot dibawah naungan Dishub Pandeglang, mayoritas semuanya tidak memiliki trayek. Hal tersebut disebabkan karena beberapa syarat yang tidak dimiliki oleh para supir angkot.

“Angkot di kita ini pada bodong, mereka bukan engga mau ngurus. Mereka mau bayar setoran aja susah karena penumoangnya sepi. Ditambah tarif di kita belum ditentukan,” tegasnya.

Ia pun mengaku untuk target PAD dari penghasilan pembuatan trayek memang sudah ditentukan. Namun semua itu tidak pernah tercapai karena mayoritas angkot di Pandeglang tidak memiliki trayek.

“Kita sudah lakukan sosialisasi sudah, tapi susah. Kalau kita lakukan operasi nanti yang nampung Angkot dimana. Jadi kitanya bingung sendiri,” tuturnya. (Zis/Red)

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

Sentil Fungsi Budgeting DPRD Serang, PP-HAMAS: Jangan Gunakan Aturan untuk “Lempar Batu Sembunyi Tangan”

SERANG, KONTRAS – Kritik tajam dilayangkan PP-HAMAS terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Serang terkait fungsi budgeting(penganggaran)…

6 hari ago

Struktur Tunjangan DPRD Kabupaten Serang di APBD 2026 Disorot Akademisi Untirta : Tunjangan Per bulan Rp50 Juta Itu Moral Hazard!

SERANG,KONTRASINEWS – Besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Serang yang menyentuh angka Rp50 juta per bulan…

7 hari ago

Mobil dan Rumah Mewah Disubsidi Negara, Segini Total Tunjangan DPRD Kabupaten Serang per Bulan

SERANG,KONTRAS - Struktur penghasilan dan belanja DPRD Kabupaten Serang memperlihatkan pola yang timpang: gaji pokok…

1 minggu ago

SPI: Pembangunan Infrastruktur Jadi Pendorong Utama Kepuasan Publik di Provinsi Banten

SERANG, KONTRASINEWS — Survei Politik Indonesia (SPI) merilis hasil Survei Kepuasan Publik terhadap Kinerja Gubernur…

1 bulan ago

Satu Tahun Pimpin Banten, Andra Soni Dinilai Letakkan Fondasi Pembangunan Kuat

KONTRAS, SERANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, menilai satu tahun kepemimpinan…

2 bulan ago

Lawan Status Tersangka, Kuasa Hukum Driver Ojek Pandeglang: Kepala Daerah yang Harusnya Bertanggung Jawab

KONTRAS, PANDEGLANG – Kasus kecelakaan maut akibat jalan berlubang di Jalan Raya Pandeglang-Labuan, tepatnya di…

2 bulan ago