Hukrim

Benarkan Desa Kalang Anyar Yang Membuat LPJ BLT DD Tahap I Tanpa Disalurkan, Komisi I DPRD Pandeglang Akan Lakukan Tindakan Ini

PANDEGLANG, KONTRAS – Komisi I DPRD Pandeglang membenarkan kasus bantuan langsung tunai (BLT) Tahap I yang bersumber dari anggaran dana Desa Kalang Anyar, Kecamatan Labuan, yang sudah dibuat laporan Pertanggungjawab (LPJ) ke pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang namun uangnya tak kunjung di salurkan kepada warga yang berhak.

Dengan adanya kasus tersebut tersebut Ketua Komisi I DPRD Pandeglang, Endang Sumantri akan terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa langsung pihak Desa Kalang Anyar, Kecamatan Labuan yang tak kunjung menyalurkan BLT DD Tahap I.

“Memang betul, tapi kalau pihak DPMPD Pandegkang sudah melaksanak Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi) untuk mencairkan Anggaran BLT tahap berikutnya ke rekeing desa, karena BLT DD Tahap I sudah dilaporkan LPJ-nya meskipun kabarnya bekum di salurkan,” kata Endang Sumantri kepada kontrasinews, Rabu (7 Juli 2022).

Usai melakukan crosscheck kelapangan dan benar terbukti belum ada penyaluran sama sekali, Endan Sumantri mengaku akan melakukan pemanggilan kembali kepada pihak DPMPD Pandeglang dan pihak Desa Kalang Anyar.

“Kalau itu terbukti nanti kami akan panggil pihak desa Kalang Anyar beserta DPMPD. Nanti hasilnya seperti apa kami akan sampaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPD Pandeglang, Doni Hermawan mengaku sudah memanggil pihak Desa Kalang Anyar beserta Camat Labuan. Pemanggilan itu menekan pihak Desa Kalang Anyar agar uang BLT DD yang sudah dilaporkan pertanggungjawabannya untuk segera di salurkan kepada warga.

“Pemanggilannya itu waktu hari Senin 4 Juli 2022, saat dipanggil saya meminta minta agar segera di salurkan BLT DD-nya,”tegasnya. (Zis/Red)

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

Sentil Fungsi Budgeting DPRD Serang, PP-HAMAS: Jangan Gunakan Aturan untuk “Lempar Batu Sembunyi Tangan”

SERANG, KONTRAS – Kritik tajam dilayangkan PP-HAMAS terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Serang terkait fungsi budgeting(penganggaran)…

1 bulan ago

Struktur Tunjangan DPRD Kabupaten Serang di APBD 2026 Disorot Akademisi Untirta : Tunjangan Per bulan Rp50 Juta Itu Moral Hazard!

SERANG,KONTRASINEWS – Besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Serang yang menyentuh angka Rp50 juta per bulan…

1 bulan ago

Mobil dan Rumah Mewah Disubsidi Negara, Segini Total Tunjangan DPRD Kabupaten Serang per Bulan

SERANG,KONTRAS - Struktur penghasilan dan belanja DPRD Kabupaten Serang memperlihatkan pola yang timpang: gaji pokok…

1 bulan ago

SPI: Pembangunan Infrastruktur Jadi Pendorong Utama Kepuasan Publik di Provinsi Banten

SERANG, KONTRASINEWS — Survei Politik Indonesia (SPI) merilis hasil Survei Kepuasan Publik terhadap Kinerja Gubernur…

2 bulan ago

Satu Tahun Pimpin Banten, Andra Soni Dinilai Letakkan Fondasi Pembangunan Kuat

KONTRAS, SERANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, menilai satu tahun kepemimpinan…

3 bulan ago

Lawan Status Tersangka, Kuasa Hukum Driver Ojek Pandeglang: Kepala Daerah yang Harusnya Bertanggung Jawab

KONTRAS, PANDEGLANG – Kasus kecelakaan maut akibat jalan berlubang di Jalan Raya Pandeglang-Labuan, tepatnya di…

3 bulan ago