Berita Utama

Tak Ada Tindakan Pada Oknum Koordinator Proyek, GMNI Pertanyakan Fungsi Controlling Komisi III DPRD Pandeglang

PANDEGLANG, KONTRAS – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) kini mempertanyakan fungsi controling anggota Komisi III DPRD Pandeglang terkait adanya keganjalan pada program unggulan Pemkab Pandeglang, yakni Jalan Kabupaten Mantep Betul (Jakamantul).

 

Ketua DPC GMNI Pandeglang, TB Muhamad Afandi mengatakan uang yang digelontorkan untuk program Jakamantul ini bersumber dari APBD serta DAK yang mencapai Rp 121 Miliar, namun tidak ada pengawasan anggota Komisi III DPRD Pandeglang terhadap proses lelang proyek Jakamantul di Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diduga ada main mata.

“Dalam proses lelang Di ULP diduga telah terjadi main mata sehingga perusahaan yang tidak memberikan setoran di awal ditidak menangkan,” kata pria yang akrab disapa TB, Rabu (9 Maret 2022).

Bahkan, TB pun menduga bahwa program Jakamantul ini syarat dengan setoran sekitar 15 persen sampai 20 persen dari pagu pembangunan. Dengan adanya transaksi itu, maka kualitas jalan akan berkurang karena dampak dari potongan tersebut.

“Kami menyakini bahwa secara kualitas otomatis berkurang dan akhirnya masyarakat pun yang dirugikan,” terangnya.

Dengan demikian, TB pun mempertanyakan sikap komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang terhadap adanya dugaan setoran yang dilakukan oleh oknum tersebut. Karena, dengan adanya setoran maka proses pembangunan akan dikerjakan secara asal-asalan.

“Sampai saat ini kami masih mempeetanyakan sikap komisi III DPRD Pandeglang. Bahkan langkah seperti apa yang akan mereka lakukan saat program ini jika ditemukan dalam proses pembangunan tidak sesuai harapan atau terkesan asal-asalan,” bebernya.

Dirinya pun meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan tidakan atas adanya dugaan main mata pada ULP Pandeglang. Hal tersebut dikatakan agar pembangunan yang dilakukan Pemkab Pandeglang tidak merugikan masyarakat.

“APH jangan diam akan tetapi harus turun tangan untuk memantau progam Jakamantul ini dari tahapan lelang tender sampai proses pembangunan,” pintanya. (Zis/Red).

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

Sentil Fungsi Budgeting DPRD Serang, PP-HAMAS: Jangan Gunakan Aturan untuk “Lempar Batu Sembunyi Tangan”

SERANG, KONTRAS – Kritik tajam dilayangkan PP-HAMAS terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Serang terkait fungsi budgeting(penganggaran)…

6 hari ago

Struktur Tunjangan DPRD Kabupaten Serang di APBD 2026 Disorot Akademisi Untirta : Tunjangan Per bulan Rp50 Juta Itu Moral Hazard!

SERANG,KONTRASINEWS – Besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Serang yang menyentuh angka Rp50 juta per bulan…

7 hari ago

Mobil dan Rumah Mewah Disubsidi Negara, Segini Total Tunjangan DPRD Kabupaten Serang per Bulan

SERANG,KONTRAS - Struktur penghasilan dan belanja DPRD Kabupaten Serang memperlihatkan pola yang timpang: gaji pokok…

1 minggu ago

SPI: Pembangunan Infrastruktur Jadi Pendorong Utama Kepuasan Publik di Provinsi Banten

SERANG, KONTRASINEWS — Survei Politik Indonesia (SPI) merilis hasil Survei Kepuasan Publik terhadap Kinerja Gubernur…

1 bulan ago

Satu Tahun Pimpin Banten, Andra Soni Dinilai Letakkan Fondasi Pembangunan Kuat

KONTRAS, SERANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, menilai satu tahun kepemimpinan…

2 bulan ago

Lawan Status Tersangka, Kuasa Hukum Driver Ojek Pandeglang: Kepala Daerah yang Harusnya Bertanggung Jawab

KONTRAS, PANDEGLANG – Kasus kecelakaan maut akibat jalan berlubang di Jalan Raya Pandeglang-Labuan, tepatnya di…

2 bulan ago