News

Diduga Ada Pungli Pencairan BPUM di Unit BRI Picung, DPRD Pandeglang : Sudah Menzalimi Warga, Kami Akan Monitoring

PANDEGLANG, KONTRAS – Ketua Komisi II DPRD Pandeglang Agus Sopyan mengatakan bahwa Tindakan Pungutan Liar (Pungli) pada penerima Bantuan Program Usaha Mikro (BPUM) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kecamatan Picung sebesar Rp250 Ribu sudah termasuk perbuatan zalim.

 

Adanya peristiwa itu, ia meminta agar pihak BRI Unit Picung untuk segera memperbaiki pelayanannya. Bukan hanya saja itu, ia pun menekan Dinas Koperasi dan UMKM Pandeglang untuk menindaklanjuti masalah tersebut karena sudah dianggap merugikan warga yang membutuhkan.

 

“Ini harus diperbaiki oleh BRI. Saya minta dinas terkait pun menindaklanjuti ini agar tidak terjadi kembali. Semua ini harus dilakukan supaya tidak mengurangi hak penerima BPUM. Karena ini juga sudah terjadi ketidakadilan dan sudah menzalimi orang,” Kata Agus Sopyan kepada kontrasinews.com melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (2 September 2021).

 

Anggota Fraski PKS itu pun meminta agar permasalahan tersebut untuk segera disikapi secara serius dan harus segera menemukan solusinya agar masyarakat Pandeglang yang mendapatkan BPUM tidak dirugikan.

 

“Ini harus segera disikapi dan dicari jalan keluar. Dinas Koperasi UMKM dan Pemkab pandeglang harus segera monitoring agar semua masyarakat terlayani dan tidak terjadi pungli lagi,” bebernya.

 

Dalam waktu dekan ini pun, Agus Sopyan akan mengadakan rapat internal Komisi II DPRD Pandeglang untuk menjadwalkan pemanggilan pihak BRI dan dinas terkait maraknya Pungli pada penerima BPUM.

 

“Kami akan agendakan dan diskusi internal dulu. Setelah itu, kami akan coba panggil instansi terkait sekaligus akan monitoring,” tuturnya.

 

Senada, Ketua DPRD Pandeglang TB Udi Juhdi meminta agar informasi Pungli pada setiap penerima BPUM harus segera dicarikan solusinya agar para penerima BPUM menerima bantuan tersebut secara utuh.

 

“Informasi yang berkembang ini harus segera dicarikan solusi agar penerima BPUM menerima bantuan tersebut secara utuh,” pintanya. (Zis/Red).

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

Sentil Fungsi Budgeting DPRD Serang, PP-HAMAS: Jangan Gunakan Aturan untuk “Lempar Batu Sembunyi Tangan”

SERANG, KONTRAS – Kritik tajam dilayangkan PP-HAMAS terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Serang terkait fungsi budgeting(penganggaran)…

1 minggu ago

Struktur Tunjangan DPRD Kabupaten Serang di APBD 2026 Disorot Akademisi Untirta : Tunjangan Per bulan Rp50 Juta Itu Moral Hazard!

SERANG,KONTRASINEWS – Besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Serang yang menyentuh angka Rp50 juta per bulan…

1 minggu ago

Mobil dan Rumah Mewah Disubsidi Negara, Segini Total Tunjangan DPRD Kabupaten Serang per Bulan

SERANG,KONTRAS - Struktur penghasilan dan belanja DPRD Kabupaten Serang memperlihatkan pola yang timpang: gaji pokok…

1 minggu ago

SPI: Pembangunan Infrastruktur Jadi Pendorong Utama Kepuasan Publik di Provinsi Banten

SERANG, KONTRASINEWS — Survei Politik Indonesia (SPI) merilis hasil Survei Kepuasan Publik terhadap Kinerja Gubernur…

1 bulan ago

Satu Tahun Pimpin Banten, Andra Soni Dinilai Letakkan Fondasi Pembangunan Kuat

KONTRAS, SERANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, menilai satu tahun kepemimpinan…

2 bulan ago

Lawan Status Tersangka, Kuasa Hukum Driver Ojek Pandeglang: Kepala Daerah yang Harusnya Bertanggung Jawab

KONTRAS, PANDEGLANG – Kasus kecelakaan maut akibat jalan berlubang di Jalan Raya Pandeglang-Labuan, tepatnya di…

2 bulan ago