News

Beredar Surat Kemendagri Terkait Penundaan Pilkades Serentak, Ini Penjelasan DPMPD Pandeglang

PANDEGLANG, KONTRAS – Beredar surat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia nomor 141/3351/BPD terkait Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak dan PAW Pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus atau Covid-19.

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Pandeglang Doni Hermawan mengatakan pihaknya belum bisa memastikan terkait penundaan ulang kembali Pilkades sebelum melihat peta sebaran yang terpapar Covid-19 pada 25 Juli 2021 mendatang atau setelah usainya Penerapan PPKM Darurat di Kabupaten Pandeglang.

 

Ia pun menegaskan bahwa untuk saat ini, hari pencoblosan masih akan  tetap dilaksanakan pada 8 Agustus 2021 mendatang. Namun, tanggal tersebut bisa berubah jika lonjakan pasien yang terpapar Covid-19 tak dapat diantisipasi.

 

“Jadi untuk sementara pengunduran kemarin kita akan mulai lagi pada 27 Juli 2021. Sedangkan PPKM level 4 sampai 25 Juli 2021. jadi kita tunggu kondisi dulu apakah akan diundur atau tidak liat situasi covid,” kata Doni kepada Kontrasinews.com, Jumat (23 Juli 2021).

 

Ia pun berharap, situasi covid-19 di Pandeglang dapat menurun. Dengan begitu, tahapan pilkades akan bisa dilaksanakan pada 8 Agustus 2021 mendatang. Tapi jika pasien yang terpalar virus corona meningkat, maka pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menunda kembali.

 

“Ya, kita lihat saja pada akhir Juli ini,” singkatnya.

 

Untuk diketahui bahwa intruksi Kemendagri ditandangani pada Rabu, 21 Juli 2021 kemarin. Surat intruksi dari pdf tersebut tersebar dikalangan masyarakat Kabupaten Pandeglang diberbagai media sosial, baik Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. (Zis/Red)

admin

Recent Posts

Sentil Fungsi Budgeting DPRD Serang, PP-HAMAS: Jangan Gunakan Aturan untuk “Lempar Batu Sembunyi Tangan”

SERANG, KONTRAS – Kritik tajam dilayangkan PP-HAMAS terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Serang terkait fungsi budgeting(penganggaran)…

6 hari ago

Struktur Tunjangan DPRD Kabupaten Serang di APBD 2026 Disorot Akademisi Untirta : Tunjangan Per bulan Rp50 Juta Itu Moral Hazard!

SERANG,KONTRASINEWS – Besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Serang yang menyentuh angka Rp50 juta per bulan…

7 hari ago

Mobil dan Rumah Mewah Disubsidi Negara, Segini Total Tunjangan DPRD Kabupaten Serang per Bulan

SERANG,KONTRAS - Struktur penghasilan dan belanja DPRD Kabupaten Serang memperlihatkan pola yang timpang: gaji pokok…

1 minggu ago

SPI: Pembangunan Infrastruktur Jadi Pendorong Utama Kepuasan Publik di Provinsi Banten

SERANG, KONTRASINEWS — Survei Politik Indonesia (SPI) merilis hasil Survei Kepuasan Publik terhadap Kinerja Gubernur…

1 bulan ago

Satu Tahun Pimpin Banten, Andra Soni Dinilai Letakkan Fondasi Pembangunan Kuat

KONTRAS, SERANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, menilai satu tahun kepemimpinan…

2 bulan ago

Lawan Status Tersangka, Kuasa Hukum Driver Ojek Pandeglang: Kepala Daerah yang Harusnya Bertanggung Jawab

KONTRAS, PANDEGLANG – Kasus kecelakaan maut akibat jalan berlubang di Jalan Raya Pandeglang-Labuan, tepatnya di…

2 bulan ago