Berita Utama

Di Desa Ciandur dan Saketi Bantuan PKH Diduga Dipotong Oknum Desa

PANDEGLANG, KONTRAS – Diduga Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pandeglang diduga disunat alias dipotong. Dugaan ini terjadi di Desa Saketi dan Desa Ciandur, Kecamatan Saketi.
Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Ciandur yang enggan disebutkan namanya mengaku bahwa dirinya pasca menerima bantuan dana PKH dari kantor desa langsung didatangi salah seorang diduga suruhan oknum perangkat desa.
“Saya dipinta awalnya Rp 100 ribu, dan minta tambahan Rp 20 ribu jadi totalnya Rp 120 ribu,” kata salah satu KPM PKH Desa Ciandur
Hal serupapun ternyata dialami salah satu KPM PKH Desa Saketi, Kecamatan Saketi, dirinya pun mengalami nasib serupa pasca mendapatkan dana PKH langsung didatangi kerumahnya dan dipinta uang sebesar Rp 100 Ribu.
“Iya mas saya dipinta, tapi bukan saya aja. Semuanya pun dipinta segitu. Tapi jangan bilang dari saya iya mas, soalnya saya takut dicoret kalau ketahuan,” bebernya.
Menanggapi dugaan pemotongan Dana PKH, PJ Kepala Desa Ciandur Heru mengelak jika dirinya mengutus atau meminta langsung kepada warga. Bahkan, dirinya pun saat memberikan sambutan menyampaikan bahwa pihaknya melarang kepada siapapun untuk memangkas atau meminta kepada para KPM PKH.
“Sampai saya menyarankan kalau ada pemotongan jangan dikasih, itu saat penyaluran. Alhamdullilah di desa kami tidak ada pemotongan,” kilahnya saat ditemui kontrasinews.com di kantor desa.
Kalau pun ada yang memungut, dirinya pun meminta agar untuk divideokan. Hal tersebut agar dirinya mengetahui siapa yang meminta uang kepada para KPM PKH.
“Kalau ada silahkan videonya saya lihat siapa yang ngomongnya, serahkan ke saya videonya,” pintanya
Sementara itu, pihak kepala Desa Saketi, Kecamatan Saketi belum memberikan jawaban apapun terkait adanya dugaan pemotongan kepada para KPM PKH. (Zis/Red)
admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

Sentil Fungsi Budgeting DPRD Serang, PP-HAMAS: Jangan Gunakan Aturan untuk “Lempar Batu Sembunyi Tangan”

SERANG, KONTRAS – Kritik tajam dilayangkan PP-HAMAS terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Serang terkait fungsi budgeting(penganggaran)…

7 hari ago

Struktur Tunjangan DPRD Kabupaten Serang di APBD 2026 Disorot Akademisi Untirta : Tunjangan Per bulan Rp50 Juta Itu Moral Hazard!

SERANG,KONTRASINEWS – Besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Serang yang menyentuh angka Rp50 juta per bulan…

1 minggu ago

Mobil dan Rumah Mewah Disubsidi Negara, Segini Total Tunjangan DPRD Kabupaten Serang per Bulan

SERANG,KONTRAS - Struktur penghasilan dan belanja DPRD Kabupaten Serang memperlihatkan pola yang timpang: gaji pokok…

1 minggu ago

SPI: Pembangunan Infrastruktur Jadi Pendorong Utama Kepuasan Publik di Provinsi Banten

SERANG, KONTRASINEWS — Survei Politik Indonesia (SPI) merilis hasil Survei Kepuasan Publik terhadap Kinerja Gubernur…

1 bulan ago

Satu Tahun Pimpin Banten, Andra Soni Dinilai Letakkan Fondasi Pembangunan Kuat

KONTRAS, SERANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, menilai satu tahun kepemimpinan…

2 bulan ago

Lawan Status Tersangka, Kuasa Hukum Driver Ojek Pandeglang: Kepala Daerah yang Harusnya Bertanggung Jawab

KONTRAS, PANDEGLANG – Kasus kecelakaan maut akibat jalan berlubang di Jalan Raya Pandeglang-Labuan, tepatnya di…

2 bulan ago