Dugaan Pungutan Biaya Untuk Bangun Pagar Kepada Siswa, Ini Penjelasan Komite dan Kepala SDN Banyumas 1

PANDEGLANG, KONTRAS – Komite Sekolah Dasar Negeri Banyumas 1, Munasik angkat bicara mengenai tudingan adanya pungutan biaya untuk pembuatan pagar sekolah sebesar Rp 350 per siswa.

Ia mengaku bahwa angka tersebut tidak lah benar. Adapun dari hasil musyawarah yang telah disepakati hanyalah sebesar Rp 220 ribu per orang. Angka tersebut berlaku meskipun orang tuanya memiliki dua anak yang sekolah di SDN Banyumas 1.

Adapun rincian biaya tersebut dihasilkan dari usulan orang tua berdasarkan kesanggupan para orang tua, itu pun dicicil hingga akhir bulan Desember 2022 ini.

“Anggaran hasil musyawarah dengan siswa muncul angka Rp 220 ribu per orang tua. Itu sifatnya sodakoh (sedekah-red), dari rapat itu pun kami mengundang orang tua siswa bahkan berita acara, daftar hadir orang tua siswa pun ada,” kata Komite SDN Banyumas 1 kepada kontrasinews.com melalui telpon seluler via WhatsApp, Minggu (11 Desember 2022).

Musyawarah itu digelar, Munasik mengaku karena saat melakukan permohonan bantuan kepada pemerintah tidak ada ditambah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Banyumas 1 sangat minin.

“Minta keperintah engga ada, adapun dana Bos di SDN Banyumas 1 sangat minim,” tegasnya.

Adapun keinginan perbaikan pagar sekolah karena lokasi sekolah berbatadan dengan jalan raya. Ditambah pagar terdahulu sudah mengalami berlubang dan ketinggiannya pun kurang. Sehingga saat ada siswa main bola, bolanya selalu ke jalan raya dan mengakibatkan kecelakaan.

“Dulu pernah ada kecelakaan karena ada bola yang kejalan. Dari sanalah kami musyawarah untuk meminta sodakoh, itu dirapatkan bersama para guru beserta komite dan masyarakat pada 10 November 2022,” bebernya.

Sementara itu, Kepala SDN Banyumas 1, Eneng Suherni mengatakan bahwa pembangunan pagar bersifat iuran para wali murid. Pihak sekolah pun mengklaim tidak memaksanya, bahkan jika ada wali murid yang memiliki tiga atay dua anak yang sekolah di SDN Banyumas 1 untuk iuran tersebut hanya dibebankan satu anaknya saja.

“Syarat pembayarannya itu dicicil, nanti pelaksanaan pembangunannya setelah anggaran yang masuk sudah mencapai 90 persen,” bebernya.

Ia pun membantah dengan adanya pungutan untuk pembelian buku. Ia pastikan bahkan semua buku yang difasilitasi oleh sekolah sifatnya gratis, adapun buku yang dibeli oleh siswa itu diluar dari pihak sekolah. Karena terkadang ada yang suka datang ke sekolah untuk berjuakan dan membuka.

“Tudingan pembelian buku itu, itu ada bazar yang datang ke sekolah. Masa ada yang mau jualan ibu tolak, mereka berjuakan kan demi anak istrinya ibu engga tegak lah. Setelah berlangsung bazar ibu tidak ikut campur. Pedagang itu yang jual dan penjual itu pun menerima uang langsung dari para siswa,” tutupnya. (Zis/Red)