Berita Utama

Belum Adanya Sekda Definitif, KASN Berikan Saran Ini Untuk Bupati Pandeglang

PANDEGLANG, KONTRAS – Terkait adanya kekosongan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif atau jabatan tinggi pratama (JPT) sejak September 2021 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) angkat bicara dan memberikan saran kepada Bupati Pandeglang untuk segera melakukan seleksi terbuka atau Open Bidding.

Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2, Kusen Kusdiana mengatakan bahwa kekosongan JPT harus segera diisi agar pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat optimal.

“Jika terdapat JPT yang lowong setidaknya segera ditindaklanjuti dengan seleksi terbuka sesuai dengan Permenpan RB Nomor: 15 Tahun 2019. Atau misalkan seleksi terbuka sudah dilakukan namun tidak ada yang daftar, maka untuk pengisian Sekda bisa dilakukan melalui uji kompetensi,” Kata Kusen saat dihubungi melalui telpon seluler, Rabu (30 Maret 2022).

Meskipun tidak ada sanksi terkait lamanya PJ Sekda, namun KASN tetap menyarankan Bupati Pandeglang segera melakukan seleksi terbuka JPT untuk mendapatkan Sekda definitif. Semua itu agar roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal.

“Karena belum ada ketentuan, terlepas hanya peraturan BKN itu diperpanjang dua kali itu juga tindaklanjutnya (berupa sanksi, red) belum ada. Karena belum ada aturan yang mengatur itu, bahkan ada yang sudah dua tahun (menjabat, red) Pj Sekda,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan untuk lamanya masa jabatan Pj Sekda bukanlah sebuah masalah. Karena jabatan Sekda merupakan hak progratif dirinya, jadi mau berapa lamapun itu bukan sebuah masalah.

“Mau dua tahun ibu perpanjang, itu bukan masalah. Itu hak Bupati. Itu bagaimana bupati, pokoknya orang yang loyal terhadap pemerintahaan yang bantu ibu sekarang agar berjalan baik,” Kata Irna Narulita kepada kontrasinews.com, Senin (28 Maret 2022).

Irna pun mengaku bahwa dirinya sedang fokus terhadap sebelas kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong. Bahkan, untuk mengisi kekosongan itu dirinya pun akan melakukan open bidding.

“Sekarang lagi fokus pada 11 OPD yang kosong, sekarang lagi mau open bidding. Itu dulu diisi, kalau sekda kan selama masih bisa dilaksanakan oleh Pj Sekda jangan menuntut. Sepanjang saya masih percaya ke Taufik, saya masih fungsikan Taufik sepagai Pj Sekda,” tegasnya. (Zis/Red)

admin

Recent Posts

Sentil Fungsi Budgeting DPRD Serang, PP-HAMAS: Jangan Gunakan Aturan untuk “Lempar Batu Sembunyi Tangan”

SERANG, KONTRAS – Kritik tajam dilayangkan PP-HAMAS terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Serang terkait fungsi budgeting(penganggaran)…

6 hari ago

Struktur Tunjangan DPRD Kabupaten Serang di APBD 2026 Disorot Akademisi Untirta : Tunjangan Per bulan Rp50 Juta Itu Moral Hazard!

SERANG,KONTRASINEWS – Besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Serang yang menyentuh angka Rp50 juta per bulan…

7 hari ago

Mobil dan Rumah Mewah Disubsidi Negara, Segini Total Tunjangan DPRD Kabupaten Serang per Bulan

SERANG,KONTRAS - Struktur penghasilan dan belanja DPRD Kabupaten Serang memperlihatkan pola yang timpang: gaji pokok…

1 minggu ago

SPI: Pembangunan Infrastruktur Jadi Pendorong Utama Kepuasan Publik di Provinsi Banten

SERANG, KONTRASINEWS — Survei Politik Indonesia (SPI) merilis hasil Survei Kepuasan Publik terhadap Kinerja Gubernur…

1 bulan ago

Satu Tahun Pimpin Banten, Andra Soni Dinilai Letakkan Fondasi Pembangunan Kuat

KONTRAS, SERANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, menilai satu tahun kepemimpinan…

2 bulan ago

Lawan Status Tersangka, Kuasa Hukum Driver Ojek Pandeglang: Kepala Daerah yang Harusnya Bertanggung Jawab

KONTRAS, PANDEGLANG – Kasus kecelakaan maut akibat jalan berlubang di Jalan Raya Pandeglang-Labuan, tepatnya di…

2 bulan ago