Di Dugaan Ada Tukar Menukar Proyek Jakamantul, IMM dan GMNI Gruduk Gedung DPRD Pandeglang

PANDEGLANG, KONTRAS – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi unjuk rasa didepan gedung DPRD Kabupaten Pandeglang pada Rabu (23 Februari 2022) siang. Dalam aksinya, mahasiswa menduga ada indikasi tukar menukar proyek Jalan Kabupaten Mantap Betul (Jakamantul).

Ketua GMNI Pandeglang, Tubagus Muhamad Afandi mengatakan bahwa pihaknya menduga ada tukar menukar pada program Jakamantul. Jika dugaan transaksi itu benar, maka fungsi kontroling sebagai anggota legislatif hanya omong kosong belaka.

“Jangan sampai dimanfaatkan segelintir kaum elit. Saya sampaikan peran anggota dewan sebagai kontroling ini dilemahkan. Apalagi jika adanya barter dengan program Jakamantul, ini bisa membahayakan kemajuan kabupaten Pandeglang,” kata Tubagus Afandi kepada awak media usai menggelar aksinya.

Masih kata Tubagus Afandi, jika ada oknum DPRD Pandeglang yang ikut terjun langsung menjadi koordinator atau jadi pengusaha pada program Jakamantul, maka fungsi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan sudah tidak ada artinya.

“Fungsi dewan murni mengawasi bukan ikut turun atau ikut serta pada program. Kalau ikut serta maka tidak ada lagi fungsi DPRD sebagai kontroling kebijakan eksekutif,” tegasnya.

Hal serupapun dikatakan Ketua IMM Pandeglang, Sadin Maulana. Ia menilai bahwa kebijakan Pemkab Pandeglang terkait anggaran Perjalanan Dinas (Perdin) sebesar Rp 93,06 miliar berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pandeglang.

“Perdin hari ini kontradiksi dengan kejadian saat ini, angja kemiskinannya menduduki angka pertama di Provinsi Banten,” sebut Sadin.

Sadin pun menyebutkan bahwa pengawasan legislatif kepada warga miskin sudah tidak ada. Hal tersebut dilihat dari non aktifnya kartu jaminan kesehatan untuk warga miskin sebanyak 88 ribu lebih dibiarkan.

“Jaminan BPJS untuk warga miskin yang bersumber dari APBD dan APBN pun sudah non aktif. Ini pun lepas dari pengawasan DPRD Pandeglang,” bebernya. (Zis/Red)